BUKITTINGGI, — Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mulai bicara masalah tindakan penggembokan gerbang SMAN 5 Bukittinggi oleh beberapa ninik mamak yang sudah berjalan sepanjang 2 hari beruntun.
Tindakan itu adalah bentuk protes atas tidak diterimanya 177 calon pelajar pada proses Penyeleksian Akseptasi Siswa Baru (SPMB) tahun tuntunan 2025-2026.
Dampaknya, beberapa ratus pelajar baru tidak berhasil ikuti Saat Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sebuah awalnya penting diperjalanan pendidikan mereka.
Ramlan mengatakan kedukaannya pada keadaan ini, sambil memperjelas jika kebutuhan beberapa anak harus menjadi target utama di atas semua bentuk berkeberatan atau kekecewaan.
Dia minta seluruh pihak untuk mengendalikan diri dan buka ruangan diskusi untuk selamatkan masa datang pendidikan angkatan muda.
“Konsentrasi kita saat ini ialah beberapa anak harus dapat kembali belajar. Masalah persoalan yang lain, kita akan ulas bersama-sama dan mencari jalan keluarnya,” tutur Ramlan dengan suara tegas tetapi menentramkan, saat dijumpai di Gedung DPRD Bukittinggi, Rabu (16/7).
Wali Kota Ramlan Nurmatias minta seluruh pihak bersabar dan mengendalikan diri berkaitan kekacauan SPMB 2025 yang berpengaruh penggembokan SMAN 5 Bukittinggi. Photo: Spesial
Wako Ramlan menerangkan jika tehnis akseptasi pelajar baru seutuhnya ada di bawah wewenang Kementerian Pendidikan, bukan pemda, termasuk Pemerintahan Kota atau Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat.
Proses PPDB dilaksanakan dengan online dan ikuti ketentuan nasional yang berjalan, hingga faksi sekolah tidak mempunyai wewenang untuk mengganti hasil penyeleksian secara sepihak.
“Akseptasi pelajar baru itu wewenangnya ada di kementerian, tidak di wilayah. Mekanismenya dilaksanakan dengan online, menjadi tidak dapat dirubah semaunya,” bebernya.
Meskipun begitu, Ramlan buka ruangan untuk menuntaskan permasalahan ini secara permufakatan.
Dia sampaikan gagasan agar selekasnya berkomunikasi dengan beberapa ninik mamak yang terturut dalam tindakan protes, dan ajak DPRD Kota Bukittinggi dan lembaga berkaitan untuk duduk bersama-sama.
Dia sayangkan tindakan penggembokan yang dinilai malah bikin rugi beberapa anak yang semestinya mulai menjejaki tahun tuntunan baru dengan semangat dan keinginan.
Pemerintahan Kota, menurut dia, tidak dapat biarkan aktivitas belajar mengajarkan berhenti karena perselisihan administratif yang semestinya bisa dituntaskan melalui lajur komunikasi dan koordinir.
“Jika pintu sekolah dikunci, siapakah yang paling dirugikan? Beberapa anak kita. Kita sebagai orangtua, niniak mamak, dan penopang peraturan semestinya menjadi perlindungan, bukan penghalang,” kata Ramlan.
Dia mengharap seluruh pihak memprioritaskan akal sehat dan semangat membuat pendidikan, sambil memperjelas loyalitas Pemerintahan Kota Bukittinggi untuk menjaga proses pengerjaan ini secara arif dan adil.
